Pengertian Sanksi Hukum, Dasar dan Macam-macam Sanksi Hukum

www.pengertianteksprosedur.com - Sanksi hukum adalah istilah untuk penjatuhan hukuman kepada seseorang atau individu dari pengadilan atas kasus atau perkara yang dihadapi. Sanksi hukum merupakan perwujudan tegas dari kekuasaan pemerintah atas rakyatnya. Penjatuhan sanksi hukum tersebut ditujukan untuk menegakan keadilan dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

Pengertian Sanksi Hukum, Dasar dan Macam-macam Sanksi Hukum

Pihak yang bertindak untuk menegakan hukum terhadap seseorang atau individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum adalah pemerintah. Melalui perantara alat-alat hukumnya, pemerintah mampu melakukan pemaksaan terhadap seluruh pihak untuk berperilaku sesuai dengan kaidah dan tata tertib yang berlaku di masyarakat, terutama hukum yang bersifat formal dan mengikat.

Sama halnya dengan negara merdeka lainnya, Indonesia juga memiliki sistem hukum yang digunakan untu menegakan keadilan dan keamanan negara. Berikut ini ulasan lengkap mengenai sanski hukum.

Dasar Hukum

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada dasar hukum berikut, antara lain.

  • Dasar atau pedoman atas sanksi hukum di Indonesia yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  • Dasar atau pedoman atas sanksi hukum di Indonesia yang kedua adalah Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2008 tentang Pengenanan Snaksi Administrasi Berupa Denda.
  • Dasar atau pedoman atas sanksi hukum di Indonesia yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.
  • Dasar atau pedoman atas sansksi hukum di Indonesia yang keempat adalah Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Prakterk Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
  • Dasar atau pedoman atas sanksi hukum di Indonesia yang kelima adalah Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 26 Tahun 2009 tentang Snaksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan.

Macam-macam Sanksi Hukum

Di negara Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang berlaku yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administratif. Berikut ini adalah uraian lengkapnya.

Sanksi Hukum Pidana

Jenis sanksi hukum pertama yang berlaku di Indonesia adalah sanksi hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang termasuk ke dalam tindak pidana. Selain itu, hukum pidana juga mengatur mengenai hukuman apa yang akan dijatuhkan jika melanggar hukum yang berlaku.

Penetapan sanski hukum atas kasus pidana didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP) Pasal 10 sanksi hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), antara lain.

  • Jenis sanksi hukum pidana yang pertama adalah hukuman pokok yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman penjara, dan hukuman denda.
  • Jenis sanksi hukum pidana yang kedua adalah hukuman tambahan yang berbagi menjadi 3 yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
  • Sanksi hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain.
  • Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari Pasal 1 hingga 103.
  • Buku II tentang Kejahatan yang terdiri dari Pasal 104 hingga 488.
  • Buku III tentang Pelanggaran yang terdiri dari pasal 489 hingga 569.

Asas Hukum Pidana


  • Asas Legalitas

Asas hukum pidana yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas didasarkan pada KUHP pasal 1 Ayat (1) dan pasal 1 Ayat (2). Menurut asas ini perbuatan yang melanggar hukum tidak dapat dipidana apabila belum terdapat peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Apabila perbuatan yang melanggar hukum tersebut dilakukan setelah adanya perubahan peraturan Perundang-Undangan, maka aturan yang dipakai adalah sanksi yang paling ringan.

  • Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas hukum pidana yang kedua adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan asas ini untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang melakukan tindak pidana, maka orang tersebut harus memiliki unsur kesalahan.

  • Asas Teritori

Asas hukum pidana yang ketiga adalah asas teritori. Berdasarkan asas ini ketentuan peraturan pidana Indonesia diberlakukan atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk kapal berbendera Indonesia, Gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing, dan pesawat terbang Indonesia.

  • Asas Nasionalitas Aktif

Asas hukum pidana yang keempat adalah asas nasionalitas aktif. Berdasarkan asas ini ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia tidak peduli di mana mereka berada.

  • Asas Nasionalitas Pasif

Asas hukum pidana yang kelima adalah asas nasionalitas pasif. Asas ini didasarkan pada KUHP Pasal 4 bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang dirasa merugikan kepentingan negara.

Sanksi Hukum Perdata

Jenis sanksi hukum kedua yang berlaku di Indonesia adalah sanksi hukum perdata. Penjatuhan sanksi hukum atas kasus perdata dapat berupa.

  • Putusan Condemnatoir

Jenis sanksi hukum perdata yang pertama adalah putusan condemnatoir. Sanksi hukum ini berupa putusan yang bersifat memberikan hukuman kepada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajiban yang harus ditanggungnya. Contoh dari putusan condemnatoir adalah salah satu pihak yang bersengketa dan divonis kalah maka diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita kepada pihak yang menang. Selain itu, pihak yang kalah juga diwajibkan untuk membayar seluruh biaya dari awal bergulirnya perkara.

  • Putusan Declaratoir

Jenis sanksi hukum perdata yang kedua adalah putusan declaratoir. Sanksi hukum ini berupa putusan yang menyebabkan jelasnya suatu keadaan dari dua pihak yang bersengketa. Putusan ini semata-mata bersifat untuk menerangkan keadaanh hukum. Contoh dari putusan declaratoir adalah putusan yang menjelaskan bahwa penggungat atau pihak yang menang merupakan pemilik sah atas sengketa tanah.

  • Putusan Constitutif

Jenis sanksi hukum perdata yang ketiga adalah putusan constitutif. Sanksi hukum ini berupa putusan yang mengakibatkan hilangnya suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh dari putusan constitutif adalah berakhirnya hubungan perkawinan atau suami istri karena keputusan yang dikeluarkan pengadilan.

Sanksi Administrasi

Jenis sanksi hukum ketiga yang berlaku di Indonesia adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah hukuman yang dikenakan atas pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang memiliki sifat administratif. Sanksi hukum administrasi yang biasanya berlaku di Indonesia antara lain.

  • Jenis sanski administrasi yang pertama adalah denda yang diatur dalam PP No.28 Tahun 2008.
  • Jenis sanksi administrasi yang kedua adalah pembekuan bahkan pencabutan sertifikat atau izin. Contoh peraturan mengenai sanksi ini adalah Permenhub No. KM 26 Tahun 2009.
  • Jenis sanksi administrasi yang ketiga adalah penghentian sementara atas pelayanan administrasi bahkan pengurangan jatah produksi. Contoh peraturan yang mengatur sanksi ini adalah Permenhut No.P 39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008.
  • Jenis sanksi administrasi yang keempat adalah tindakan administrasi. Contoh peraturan yang mengatur sanksi hukum ini adalah Keputusan KPPU No.252/KPPU/KEP/VII/2008 tahun 2008.

Demikian sedikit ulasan mengenai sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang anda butuhkan.

Belum ada Komentar untuk "Pengertian Sanksi Hukum, Dasar dan Macam-macam Sanksi Hukum"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel