Pengertian Lembaga Yudikatif, Legeslatif, Eksekutif, Tugas & Wewenang

www.pengertianteksprosedur.com - Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka memiliki sistem pemerintahan yang diatur dengan jelas mengenai hal kekuasaan. Indonesia menganut asas trias politica atau pemisahan kekuasaan antara satu atau dua kesatuan kuat yang bebas.

Pengertian Lembaga Yudikatif, Legeslatif, Eksekutif, Tugas & Wewenang

Adanya pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan dimaksudkan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan penylahgunaan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan di Indonesia dilakukan dengan cara membagi sistem pemerintahan kepada tiga lembaga yang mandiri dan bebas satu sama lain yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pengertian Lembaga Yudikatif, Legeslatif dan Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksankan kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang dirancang oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan atas sebuah negara.

Individu yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif adalah Presiden, Wakil Presiden,dan seluruh jajaran Menteri.

Lembaga legislatif adalah badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk merancang dan merumuskan undang-undang, kebijakan, dan peraturan di suatu negara. Lembaga atau badan yang termasuk ke dalam lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Lembaga yudikatif adalah badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan memantau pelaksanaan Undang-Undang, kebijakan, peraturan, dan hukum di suatu negara. Lembaga atau badan yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Komisi Yudisial.

Pada kesempatan kali ini penulis akan mengulas secara lebih lanjut mengenai lembaga yudikatif, terutama mengenai tugas dan wewenangnya. Berikut ini adalah penjelasan secara lebih lanjut.

Pengertian Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif dijalankan oleh individu-individu yang telah ditunjuk oleh badan Mahkamah Agung (MA).

Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadakan peradilan dalam rangka penegakan hukum serta keadilan. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 24 ayat 2 lembaga yang memiliki kekuasaan dalam bidang kehakiman adalah Mahkamah Agung dan lembaga lainnya yang berada di bawah lingkup peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, mahkamah konstitusi, dan peradilan tata usaha negara.

Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif

Wewenang Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif memiliki wewenang untuk menjelaskan isi Undang-Undang, melakukan pengawasan pada pelaksanaan Undang-Undang, dan melakukan peradilan atau pemberian hukuman pada pelanggaran yang dilakukan oleh wakil dari lembaga legislatif.

Di negara Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga yang berwenang dalam melaksanakan peradilan atau kehakiman antara lain Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Komisi Yudisial.

Tugas dan Fungsi Lembaga Yudikatif

Hukum Kriminal

Tugas dan fungsi lembaga yudikatif yang pertama adalah melaksanakan dan menegakan hukum kriminal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini lembaga yudikatif diwakili oleh pengadilan pidana yang mana di Indonesia memiliki jenjang kekuasaan berdasarkan wilayah dan sifatnya.

Lembaga yudikatif yang bertugas untuk melakukan peradilan dan kehakiman pada wilayah kabupaten disebut Pengadilan Negeri. Lembaga yang bertugas untuk melakukan peradilan dan kehakiman pada wilayah provinsi disebut Pengadilan Tinggi.

Sedangkan lembaga yudikatif yang bertugas untuk melakukan peradilan dan kehakiman pada wilayah nasional disebut Mahkamah Agung (MA). Dalam permasalahan yang menyangkut mengenai civil law, lembaga yudikatif yang berkewajiban untuk melakukan peradilan adalah Pengadilan Negeri.

Sedangkan untuk permasalahan yang menyangkut mengenai agama, lembaga yudikatif yang berhak untuk melakukan peradilan dan kehakiman adalah Pengadilan Agama.

Hukum Konstitusi

Tugas dan fungsi lembaga yudikatif yang kedua adalah melaksanakan dan menegakan hukum konstitusi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini lembaga yudikatif diwakili oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hukum konstitusi biasanya dilaksanakan apabila terdapat individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki permasalahan terhadap undang-undang atau keputusan hakim, maka lembaga yang berhak untuk melakukan peradilan dan kehakiman adalah Mahkamah Agung.

Hukum Administratif

Tugas dan fungsi lembaga yudikatif yang ketiga adalah melaksanakan dan menegakan hukum administratif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini lembaga yudikatif diwakili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permasalahan atau kasus yang wajib dilakukan peradilan atau kehakiman di PTUN yaitu mengenai kasus sengketa tanah, sertifikat, dll.

Hukum Internasional

Tugas dan fungsi lembaga yudikatif yang keempat adalah melaksanakan dan menegakan hukum internasional. Meskipun memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan menegakan hukum internasional, namun lembaga atau badan yang lebih berwenang untuk menyelesaikan kasus internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lembaga dengan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia

Mahkamah Agung (MA)

Lembaga dengan kekuasaan yudikatif di Indonesia yang pertama adalah Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan tertitinggi dalam bidang peradilan dan kehakiman di Indonesia apabila dibandingkan dengan lembaga yudikatif lainnya seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahkamah Agung memiliki beberapa wewenang antara lain.

  • Wewenang Mahkamah Agung yang pertama adalah melakukan peradilan atau kehakiman pada tahap kasasi. Tahap kasasi adalah pembatalan keputusan pengadilan yang lain dan dilakukan pada tingkat peradilan terakhir.
  • Wewenang Mahkamah Agung yang kedua adalah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.
  • Wewenang Mahkamah Agung yang ketiga adalah memiliki hak untuk meunjuk 3 (tiga) orang untuk menjadi hakim konstitusi.
  • Wewenang Mahkamah Agung yang keempat adalah berhak untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam upaya memberikan grasi dan rehabilitas.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaga dengan kekuasaan yudikatif di Indonesia yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal-hal mengani mahkamah konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Berdasarkan peraturan tersebut, mahkamah konstitusi memiliki beberapa wewenang, antara lain.

  • Wewenang Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah melakukan peradilan pada tahap pertama dan terakhir, serta keputusan tersebut bersifat final.
  • Wewenang Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar.
  • Wewenang Mahkamah Konstitusi yang ketiga adalah memberikan peradilan dan keputusan terhadap sengketa kewenangan lembaga atau badan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar.
  • Wewenang Mahkamah Konstitusi yang keempat adalah melakukan pembubaran terhadap partai politik.
  • Wewenang Mahkamah Konstitusi yang kelima adalah memberikan peradilan dan keputusan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu).

Mahkamah Komisi Yudisial

Lembaga dengan kekuasaan yudikatif di Indonesia yang ketiga adalah Mahkamah Komisi Yudisial. Anggota dari Mahkamah Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden yang didukung oleh persetujuan yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beranggotakan ketua, wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, dan tujuh orang anggota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B Mahkamah Komisi Yudisial memiliki beberapa kewenangan, antara lain.

  • Wewenang Mahkamah Komisi Yudisial yang pertama adalah memberikan saran, pertimbangan, dan ususlan mengenai pengangkatan seorang hakim agung.
  • Wewenang Mahkamah Komisi Yudisial yang kedua adalah menjaga dan mengawasi kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Demikian sedikit ulasan mengenai Lembaga Yudikatif di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang anda cari dan butuhkan.

Belum ada Komentar untuk "Pengertian Lembaga Yudikatif, Legeslatif, Eksekutif, Tugas & Wewenang"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel