Pengertian dan Sejarah Demokrasi di Indonesia

https://www.pengertianteksprosedur.com/ - Indonesia merupakan suatu Negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi hingga saat in. Namun, sebagai masyarakat Indonesia tahukah Anda bagaimana sejarah demokasi di Indonesia itu sendiri dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi.

Pengertian dan Sejarah Demokrasi di Indonesia

Nah, untuk mengetahui jawabannya langsung saja mari kita bahas mengenai demokrasi mulai dari pengertian demokrasi hingga sejarah demokrai di Indonesia pada pembahasan artikel berikut ini.

Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi sendiri secara umum adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga Negera dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil ini nantinya akan memiliki dampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Jadi sistem pemerintahan demokrasi dapat diartikan bahwa dalam hal ini masyarakat atau rakyat lah yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan.

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah Demokrasi di Indonesia sendiri dibagi menjadi empat periode antara lain adalah sebagai berikut.

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode (1945 – 1959)

Pada periode ini dikenal dengan nama Demokrasi Parlementer. Yang mana sistem demokrasi ini dimulai dan diberlakukan sebulan setelah kemerdekaan rakyat Indonesia diproklamasikan. Namun, menurut beberapa pihak model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena adanya peluang untuk didominasi dengan adanya kehidupan sosial politik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya budaya berdemokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi model Barat.

Pada masa ini, terjadi persaingan tidak sehat antara faksi faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat. Terjadinya hal buruk ini bukan malam memperbaiki pemerintahan namun, mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri. Pada era ini ada beberapa hal yang menuntut dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno.

Hal ini didorong dengan adanya faktor-faktor disintegrative ditambah dengan kegagalan partai partai di dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru yang terjadi pada era ini.

Dekrit presiden yang dikeluarkan tersebut menegaskan bahwa berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sis­tem parlementer berakhir dan selanjutnya digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (Guided Demo­cracy). Dalam demokrasi terpimpin ini  memposisikan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara.

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode (1959 – 1965)

Selanjutnya pada periode ke-2 ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (Guided Democra­cy). Ciri-ciri demokrasi terpimpin antara lain yaitu adanya dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik national. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan politik, Hal ini dilakukan melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.

Walaupun dalam UUD 1945 memberi peluang seorang presiden dapat memimpin pemerintahan selama 5 tahun, namun MPRS No 111 tahun 1963 menetapkan untuk mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi, dengan begitu sebenarnya lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun kebijakan pemimpin Negara sebagaimana ketetapan UUD 1945 yang telah ditetapkan.

Ditetapkannya MPRS ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi pemerintah, dimana pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno tanpa batas ini terbukti melahirkan kebijakan dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan UUD 1945. Misalnya kondisi yang terjadi pada tahun 1960 tepat pada saatPresiden Soekarno membubarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejak ada dan diberlakukannya Dekrit Presiden tahun 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden Soekarno.

Sebenarnya semokrasi terpimpin model Presiden Soekarno ini mengandung pengingkaran terhadap nilai nilai demokrasi. Hal ini terbukti dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Tidak hanya itu, bahkan kondisi yang paling buruk adalah adanya peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendominasi di kehidupan politik Indonesia.

Pada akhirnya sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno mengakibatkan perseteruan perseteruan politik ideologi yang terjadi antara PKI dan TNI. Bahkan peristiwa tersebut adalah peristiwa berdarah dan dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Tahun (1965 – 1998)

Periode sejarah demokrasi di Indonesia ini adalah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan dari kata Orde Baru adalah kritik terhadap periode sebelumnya yakni Orde Lama. Sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya Orde Baru ialah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi yang terjadi di dalam masa Demokrasi Terpimpin.

Seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru yang berasaskan pada Demokrasi Pancasila. Pada periode ini beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses Pemilu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.

Secara umum pada periode Demokrasi Pancasila ini ada tiga komponen demokrasi. Yakni sebagai berikut.

  • Demokrasi di dalam bidang politik, jenis demokrasi ini pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas asas negara hukum dan kepastian hukum.
  • Demokrasi di dalam bidang ekonomi, yang mana demokrasi ini pada hakikatnya ialah kehidupan yang layak untuk semua warga negara.
  • Demokrasi di dalam bidang hukum, jenis demokrasi ini pada hakikatnya berisi tentang pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Namun, ada beberapa hal yang sangat disayangkan pada masa periode ini karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh di luar dari prinsip prinsip demokrasi dan tidak sesuai dengan pancasila.

Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Setelah atau Pasca Orde Baru

Periode demokrasi pancasila berikutnya adalah berada pada pasca Orde Baru yang sering disebut dengan era Reformasi karena pada era ini sangat erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara konsekuen.

Adanya tuntutan seperti ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya, lebih tepatnya pada bulan Mei tahun 1998. Adanya penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh para penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.

Munculnya pengalaman pahit yang menimpa Pancasila yang pada dasarnya memiliki sifat yang sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa HAM (Hak Asasi Manusia), memiliki dampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Jadi, hal ini kemudian membentuk terciptanya wacana demokrasi pasca Orde Baru yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) secara sungguh-sungguh pada era demokrasi ini.

Itulah informasi mengenai sejarah demokrasi di Indonesia dan juga penjelasan serta pengertiannya. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Terimakasih.

Belum ada Komentar untuk "Pengertian dan Sejarah Demokrasi di Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel