Fungsi dan Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

https://www.pengertianteksprosedur.com/ - Berjalannya kedaulatan sebuah negara tidak serta merta berasal dari presiden dan rakyatnya melainkan juga berasal dari berbagai lembaga dan instansi yang turut serta dalam menjaga kedaulatan negara, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melangsungkan kekuasaan negara secara berdauat dan mandiri terutama dalam bidang pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk penuntutan dan penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat.
Fungsi dan Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kejaksaan Republik Indonesia, dibagi menjadi beberapa instansi yang memiliki ranah dan kasus secara khusus sesuai dengan bidangnya. Berikut ini adalah beberapa instansi dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Agung

Pengertian Kejaksaan Agung

Instansi pertama dari berjalannya fungsi Kejaksaan di Republik Indonesia adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung atau disingkat Kejagung adalah lembaga atau instansi yang berada di ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta dan memiliki wilayah hukum yaitu seluruh wilayah kekuasaan negara Indonesia.

Kejaksaan Agung didirikan pada 22 Juli 1960 yang berlandaskan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan slogan Satya Adhi Wicaksana. Kejaksaan Agung terbagi menjadi dua yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi berada di ibu kota provinsi dengan wilayah hukumnya adalah wilayah dari provinsi di mana Kejaksaan Tinggi tersebut berada.

Sedangkan Kejaksaan Negeri berada di ibu kota kabupaten/kota dengan wilayah hukumnya adalah wilayah dari kabupaten/kota di mana Kejaksaan Negeri tersebut berada. Walaupun memiliki luas wilayah hukum yang berbeda-beda, ketiga instansi tetap tidak dapat dipisahkan karena masih dalam satu kesatuan.

Struktur Kepempinan Kejaksaan Agung

Struktur kepemimpinan di dalam Kejaksaan Agung terdiri dari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang keduanya merupakan satu kesatuan. Pada saat ini Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang telah menjabat sejak 20 November 2014.

Di Indonesia Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden. Jaksa Agung adalah pejabat dari negara yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang bertugas dalam memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dari wewenang dan kekuasaan Kejaksaan Indonesia. Sama halnya dengan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung juga diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden, tetapi dengan usulan dari Jaksa Agung.

Selain struktur kepemimpinan pokok tersebut, terdapat pula unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari Jaksa Agung Muda dan Wakil Jaksa Agung Muda serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Jaksa Agung Muda terdiri dari 6 (enam) anggota yang memiliki bidang yang berbeda dan satu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Anggota dari Jaksa Agung Muda antara lain

  • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
  • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
  • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
  • Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
  • Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
  • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata.

Kejaksaan Tinggi

Instansi kedua dari berjalannya fungsi Kejaksaan di Republik Indonesia adalah Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi atau yang disingkat dengan Kejati adalah salah satu lembaga Kejaksaan yang berada di ibukota provinsi dan daerah yang memiliki wilayah hukum meliputi luas dari wilayah provinsi tersebut.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memantau berjalannya pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut.

Tugas dan Fungsi Kejaksaan Tinggi
Tugas

Dalam menjaga kedaulatan lembaga Kejaksaan Tinggi memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan hukum Kejaksaan Tinggi sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya dan kebijakan dari Jaksa Agung.

Fungsi

  • Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan teknis atas pemberian pembinaan dan memberikan izin yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  • Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, administrasi, pembinaan manajemen, dan pengelolaan atas milik negara.
  • Melaksanakan penegakan hukum baik secara preventif ataupun keadilan dalam bidang pidana.
  • Melaksanakan pemberian bantuan atas bidang intelijen yustisial, ketertiban, penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara untuk memperoleh jaminan hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  • Membuat keputusan atas penempatan seorang tersangka atau terdakwa baik di rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau tempat lain yang patut yang didasarkan pada ketetapan hakim.
  • Memberikan pertimbangan hukum kepada intansi pemerintah, penyusunan Undang-Undang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  • Mengoordinasi, memberikan bimbingan, dan memberikan pengawasan atas instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan Negeri

Instansi ketiga dari berjalannya fungsi Kejaksaan di Republik Indonesia adalah Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri atau yang disingkat dengan Kejari adalah instansi Kejaksaan yang berada di ibukota kabupaten/kota yang memiliki wilayah hukum yaitu luas wilayak kabupaten/kota Kejaksaan Negeri tersebut berada.

Kejaksaan Negeri dipimpin leh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Pembentukan Kejaksaan Negeri diprakarsai oleh usulan Jaksa Agung kepada Presiden. Dalam perkara tertentu, di wilayah Kejaksaan Negeri tersebut dapat pula dibentuk cabang Kejaksaan Negeri tetapi harus memperoleh usulan dan dukungan dari Jaksa Agung.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2014 Pasal 30 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut.

Bidang Perdata

  • Melaksanakan penuntutan
  • Melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan
  • Melaksanakan pengawasan atas keputusan pidana bersyarat, keputusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
  • Melakukan penyidikan atas tindak pidana tertentu yang sesuai dengan undang-undang
  • Memenuhi kelengkapan berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan dengan cara bekerja sama dengan penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan memiliki kuasa khusus sehingga dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

  • Meningkatkan kesadarn hukum dari seluruh masyarakat
  • Melakukan pengamanan kebijakan atas penegakan hukum
  • Melakukan pengamanan atas peredaran barang cetakan
  • Melaksanakan pengawasan atas aliran atau kepercayaan yang dirasa mampu membahayakan masyarakat maupun negara
  • Melakukan pencegahan atas penyalahgunaan dan penodaan agama
  • Melakuka penelitian dan pengembangan hukum statsitik kriminal.

Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

  • Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan teknis atas pemberian pembinaan dan memberikan izin yang sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  • Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, administrasi, pembinaan manajemen, dan pengelolaan atas milik negara.
  • Melaksanakan penegakan hukum baik secara preventif ataupun keadilan dalam bidang pidana.
  • Melaksanakan pemberian bantuan atas bidang intelijen yustisial, ketertiban, penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara untuk memperoleh jaminan hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  • Membuat keputusan atas penempatan seorang tersangka atau terdakwa baik di rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau tempat lain yang patut yang didasarkan pada ketetapan hakim.
  • Memberikan pertimbangan hukum kepada intansi pemerintah, penyusunan Undang-Undang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  • Mengoordinasi, memberikan bimbingan, dan memberikan pengawasan atas instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Demikianlah sedikit ulasan mengenai Fungsi Kejaksaan Indonesia. Semoga tulisan ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca atas lembaga dan instansi pemerintahan di Indonesia.

Belum ada Komentar untuk "Fungsi dan Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel