Pengertian Hukum Perdata secara Umum dan Para Ahli, Sejarah Hingga Jenis Hukum Perdata

https://www.pengertianteksprosedur.com/ - Bagi para mahasiswa hukum, pastinya Anda sudah tidak asing lagi dengan salah satu jenis hukum yang satu ini. Ya, ada banyak ilmu hukum yang akan diberikan dan Anda pelajari ketika berada di bangku kuliah. Terutama bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan di jurusan hukum.

Pengertian Hukum Perdata secara Umum dan Para Ahli

Pada artikel kali ini kami akan membahas secara mendalam mengenai pengertian hukum perdata yang dapat Anda jadikan sumber pengetahuan dan referensi. Tidak hanya bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan ilmu hukum saja, namun artikel ini juga sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari hukum secara lebih dalam.

Pengertian Hukum Perdata

Sebelum membahas mengenai hukum perdata lebih dalam, hal pertama yang harus Anda pahami dna mengerti adalah pengertian hukum perdata itu sendiri. Pengertian hukum perdata adalah suatu kententuan yang mengatur kepentingan dan juga hal-hal antara individu-individu yang ada di dalam masyarakat.

Pembagian hukum menurut tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) terdiri dari dua jenis yakni hukum privat atau hukum perdata dan juga hukum publik. Namun, berbeda dengan sistem Anglo-Saxon (common law) yang tidak mengenal pembagian hukum seperti ini.

Hukum perdata juga dapat diartikan sebagai suatu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu yang ada di dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia yang sering kita dengar pada saat ini awalnya berasal dari  bahasa Belanda yaitu “BUrgerlik Recht” yang juga berasal dari kata Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sedangkan pengertian hukum sendiri dapat diarakan sebagai suatu perangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda serya kaitannya antara orang atas dasar logika dan juga kebendaan.

Jadi dapat disimpulkan pengertian hukum perdata secara umum adalah semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang ada di dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata juga dikenal denganistilah hukum private karena mengatur kepentingan perseorangan.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

Tidak hanya itu, beberapa tokoh para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum perdata. Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli yang juga perlu Anda ketahui.
  • Mr. E.M. Mejers
Menurut Mejers pengertian hukum perdata adalah suatu jenis hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan terhadap individu atau seseorang. Yang mana hak tersebut diberikan sepenuhnya untuk mereka. Jadi, jika ada orang yang hendak memakai hak-hak tersebut, sepenuhnya hal tersebut bisa dilakukan melalui kepentingan sendiri.
  • Mr. H.J. Hamaker
Hal ini berbeda dengan pengertian hukum perdata menurut Hamaker. Ia berpendapat bahwa hukum perdata merupakan hukum yang secara umum berlaku untuk membuat beberapa peraturan tentang tingkah laku seseorang yang ada dalam suatu masyarakat secara umum.
  • Riduan Syahrani
Menurut Ruduan Syahrani pengertian hukum Perdata adalah sebuah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya yang ada di dalam suatu masyarakat yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau secara pribadi.
  • Salim HS
Menurut  Salim HS, hukum perdata adaah samua hal yang berkaitan dengan semua kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Yang mana hukum yang satu ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya dalam berhubungan kekeluargaan serta di dalam pergaulan bermasyarakat.
  • Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Sedangkan menurut tokoh ahli yang satu ini, menyebutkan bahwa hukum perdata merupakan sebuah hukum yang mengatur suatu kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lainnya.
  • Prof. Subekti
Pengertian Hukum Perdata juga pernah disampaikan oleh Prof. Subekti. Yang mana menurutnya pengertian hukum perdata merupakan segala hukum private materiil yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
  • Prof. Sudikno Mertokusumo
Sedangkan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo pengertian Hukum perdata secara umum adalah seluruh peraturan yang mempelajari mengenai hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lainnya baik dalam hubungan keluarga atau dalam bermasyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang mengenai hukum perdata sebenarnya sudah ada sejak tahun 1814. Dimana pada saat itu, Belanda memulai dalam menyusun Kitab Udang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda.

KUHS ini disusun dan dikodifikasi oleh J.M Kemper disebut Ontwerp Kemper yang merupakan salah satu tokoh ahli hukum Belanda. Namun, sayang sekali beberapa tahun kemudian meninggal dunia tepatnya pada tahun 1824 sebelum dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian setelah itu, kitab undang-undang hukum perdata ini dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia pada saat itu.

Namun, walaupun demikian keinginan yang diimpikan oleh Belanda itu terlealisasi tepatnya pada tanggal 6 juli 1830 bersama pembentukan dua kodifikasi baru yang diberlakukan juga pada saat itu tepatny a pada tanggal 1 oktober 1838. Hal ini dilakukan karena terjadinya pemberontakan di Belgia, pada saat itu. Berikut ini dua kodifikasi baru yang diberlakukan saat itu.
  • BW atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda, dan
  • WvK yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Pada dasarnya hukum perdata yang ada di negara kita bersumber pada Hukum Napoleon lalu lebih tepatnya berdasarkan pada Staatsblaad nomor 23 tahun 1847.

Hukum ini berisi tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (BW) atau biasa disebut KUH Perdata di Indonesia. Jadi, pada dasarnya sebenarnya BW merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belandayang ditujukan bagi para kaum golongan warganegara bukan asli yakni warganegara yakji yang berasal dari Eropa, Tionghoa serta dari timur asing.

Baca Artikel Ini : Pengertian Teks Prosedur

Namun, berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda pada saat itu ternyata juga diberlakukan bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi).

Jadi, secara umum ketentuan yang ada di dalam BW pada saat ini sudah diatur secara tersendiri dan juga secara terpisah oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan. Misalnya undang-undang yang berkaitan dengan tanah, fidusia dan juga tanggungan.

Kodifikasi KUH Perdata yang ada di Indonesia secara resmi diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada bulan Januari 1848.

Bahkan setelah Indonesia merdeka sekalipun, dengan berdasarkan pada aturan Pasal 2 yang mengatur tentang peralihan Undang-undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Udang-undang baru. Hal ini sesuai dan berdasarkan pada Undang-undang Dasar ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa BW Hindia Belanda adalah induk dari hukum perdata yang ada di Indoensia.

Isi KUH Perdata

Adapun isi dari KUH perdata secara umum terdiri dari 4 (empat) bagian yakni sebagai berikut.
  • Buku 1, berisikan tentang Orang secara pribadi (Van Personnenrecht)
  • Buku 2, berisikan mengenai hukum tentang Benda
  • Buku 3, berisikan mengenai hukum Perikatan (Verbintenessenrecht), dan
  • Buku 4, berisi tentang hukum Daluwarsa dan Pembuktian (Verjaring en Bewijs)

Sejarah Hukum Perdata

Untuk lebih jelasnya mengenai hukum perdata, berikut akan kami jelaskan mengenai sejarah hukum perdata yang ada di Indonesia hingga saat ini.

Jadi, adanya hukum perdata di Negara kita Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata yang awalnya ada di Eropa, terutama yang ada di Eropa continental.

Pada saat itu disana sudah berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara  Eropa itu sendiri. Selain itu juga terdapat hukum perdata secara tertulis dan juga hukum berdasarkan pada kebiasaan setempat.

Namun, karena terdapat perbedaan peraturan yang ada pada masing-masing daerah. Hal ini membuat orang-orang mencari jalan yang memiliki kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan pada prakarsa dari Napoleon tepatnya pada tahun 1804 yang terhimpun dalam hukum perdata atau yang bernama Code Civil de Francais atau juga dikenal dengan sebutan Code Napoleon.

Setelah itu, Perancis menjajah Belanda mulai dari tahun 1809 hingga tahun 1811. Kemudian sejak saat itu Raja Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad yang diberlakukan  sebagai sumber hukum perdata di Belanda.

Isi dari sumber hukum ini hampir sama dengan Code Napoleon dan Code Civil de Francais yang digunakan untuk diberlakukan.

Walaupun pada saat itu penjajahan sudah berakhir dan membuat Belanda disatukan dengan Perancis, namun Code Napoleon dan Code Civil des Francais tetap diterapkan di Belanda pada saat itu.

Belanda mulai membuat susunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KHUS tepat pada tahun 1814. Hal ini didasarkan pada kodifikasi hukum Belanda yang pada saat itu dibuat langsung oleh MR.J.M.KEMPER yang disebut ONTWERP KEMPER. Namun, sayangnya ia meninggal  dunia sebelum menyelesaikan tugasnya pada tahun 1824 Kemper meninggal dunia.

Setelah itu, kodifikasi hukum tersebut kemudian diteruskan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belanda pada saat itu.

Tepat pada tanggal 6 Juli Tahun 1830, kodifikasi sudah selesai dibuat, bersamaan dengan dibuatnya BW atau Burgerlijik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Serta WvK (Wetboek van Koophandle) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga selesai dibuat pada saa itu.

Itulah asal mula dari dasar asas koncordantie atau azas politik yang pada tahun 1948 kedua Undang-Undang tersebut juga ikut diberlakukan  di Negara Indonesia bahkan hingga saat ini dikenal dengan sebutan KUHP untuk BW dan KUH dagang untuk WvK.

Asas Hukum Perdata

Hukum perdata dibuat berdasarkan pada asas-asas tertentu. Berikut ini asas-asas didalam hukum perdata.
  • Asas Kebebasan Berkontrak
Asas hukum perdata yang satu ini memiliki arti bahwasanya masing-masing orang dapat melakukan perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas ini bahkan juga dijelaskan dalam KUHP 1338 ayat 1.
  • Asas Konsesualisme
Asas hukum perdata yang satu ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat perjanjian. Semuanya juga sudah dijelaskan di KUHP pasal 1320 ayat 1.
  • Asas Kepercayaan
Asas hukum perdata ini memiliki sebuah arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi masing-masing dan disetujui antara kedua pihak.
  • Asas Kekuatan Mengikat
Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri atau yang ikut serta dalam perjanjian yang dilakukan tersebut.
  • Asas Persamaan Hukum
Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah subjek hukum membuat yang membuat perjanjian memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
  • Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan dalam hukum perdata berisikan tentang keinginan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan.
  • Asas Kepastian Hukum (Asas pacta sunt servada)
Asas kepastian hukum merupakan suatu perjanjian yang diatur secara jelas dan lengkap dalam  pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP.
  • Asas Moral
Asas moral adalah suatu asas dalam hukum perdata yang terikat dalam perikatan wajar. Hal ini berarti perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur menurut asas ini.
  • Asas Perlindungan
Asas perlindungan dalam hukum perdata memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur. Namun, yang membutuhkan perlindungan dalam hal ini adalah debitur karena berada di posisi yang lemah.
  • Asas Kepatutan
Asas kepatutan dalam hukum perdata ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan.
  • Asas Kepribadian
Asas kepribadian dalam hukum perdata ini mewajibkan seseorang dalam pengadaan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri.
  • Asas I’tikad Baik
Asas yang satu ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang mana asas ini menyatakan bahwa segala bentuk pemenuhan tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHP.

Jenis-jenis Hukum Perdata

Hukum perdata diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berikut ini macam-macam hukum perdata yang diklasifikasi berdasarkan pada parameter tertentu.

Jenis Hukum Perdata Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum
Berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, jenis hukum perdata dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut ini.
  • Hukum Perorangan (Pribadi)
Hukum perorangan atau hukum pribadi dalam hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan kecakapannya. Yang mana mereka memiliki hak dan juga dapat bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya tersebut.
  • Hukum Keluarga
Hukum keluarga adalah sebuah hukum yang pada umumnya berkaitan dengan kekuasaan orang tua, pengampunan, perwalian, dan perkawinan. Hukum keluarga yang satu ini terjadi apabila ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya melahirkan anak.
  • Hukum Kekayaan
Selanjutnya adalah hukum kekayaan yakni suatu hukum yang mengatur tentang benda dan hak yang ada pada benda tersebut. Benda yang dimaksud dalam hukum perdata ini adalah segala benda dan hak yang menjadi miliki orang tua atau sebagai objek hak milik.
  • Hukum Waris
Terakhir adalah hukum waris yakni merupakan sebuah hukum yang mengatur mengenai pembagian harta peninggalan seseorang kepada para ahli waris, urutan penerimaan ahli waris, hibah, hingga wasiat.

Jenis Hukum Perdata Berdasarkan Pembagian Dalam KUHP
Sedangkan berdasarkan pada pembagian yang ada dalam isi KUHP, jenis hukum perdata dibagi menjadi sebagai berikut ini.
  • Buku I mengenai orang
    Buku ini mengatur hukum tentang diri seseorang secara pribadi dan juga hukum kekeluargaan.
  • Buku II mengenai hal benda
    Buku ini mengatur mengenai hukum kebendaan dan juga hukum waris
  • Buku III mengenai hal perikatan
    Jenis hukum perdata yang ada dalam buku ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang atau pihak tertentu.
  • Buku IV pembuktian dan daluarsa
    Sedangkan pada buku IV hukum perdata dijelaskan mengenai peraturan tentang alat pembuktian dan akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa tersebut.
Itu dia informasi mengenai pengertian hukum perdata secara umum, menurut para ahli, hingga jenis-jenis hukum perdata. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda lebih luas lagi terutama tentang masalah hukum. Terimakasih.

Belum ada Komentar untuk "Pengertian Hukum Perdata secara Umum dan Para Ahli, Sejarah Hingga Jenis Hukum Perdata"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel